KEMENTERIAN PERTANIAN DAN FAO TINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP ANCAMAN GLOBAL RESISTENSI ANTIBIOTIK

Banda Aceh (23/3/2019) - Kementerian Pertanian RI melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bekerjasama dengan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) di Indonesia, melalui unit khususnya di bidang kesehatan hewan – yakni FAO ECTAD menyelenggarakan studium generale atau kuliah umum terkait dengan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat, khususnya akademisi dan calon profesional di bidang kesehatan yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Hewan (FKH) Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh dengan dukungan dana USAID.

Pada acara ini, selain dari Kementerian Pertanian, hadir pula perwakilan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba-Kementerian Kesehatan, Yayasan Orang Tua Peduli, Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), National Technical Advisor FAO ECTAD Indonesia serta perwakilan WHO Indonesia.

Pada tahun 2014, setidaknya 700 ribu jiwa telah terenggut akibat resistensi antimikroba atau lebih sering dikenal sebagai resistensi antibiotik (AMR). Apabila hal ini tidak dikendalikan, korban akibat AMR diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 10 juta jiwa pada tahun 2050[1].Walaupun AMR sangat berbahaya, namun bahaya AMR yang merupakan ancaman global ini masih belum dipahami masyarakat banyak.

"Oleh karena itu, Kementan dan FAO menganggap penting sekali upaya-upaya dalam memberikan pemahaman dan peningkatan kesadaran masyarakat khususnya akademisi dan calon profesional di bidang kesehatan terkait ancaman global resistensi antibiotik (AMR) tersebut," ungkap Syamsul Ma’arif, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner yang mewakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Lebih lanjut Syamsul menambahkan bahwa penggunaan antibiotik sangatlah penting dalam penanganan penyakit, akan tetapi, penggunaan yang tidak bijak dan tidak sesuai aturan akan berdampak buruk bagi kesehatan, baik kesehatan hewan, maupun kesehatan manusia yang mengonsumsi bahan pangan asal hewan, dan bahkan berdampak bagi kesehatan lingkungan.

"Untuk mengurangi laju AMR, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian nomor 14 tahun 2017 telah melarang penggunaan antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan atau growth promotor (AGP)", tambahnya.

Sementara itu,Gunawan Budi Utomo,National Technical Advisor FAO ECTAD Indonesia menegaskan bahwa AMR adalah masalah global dan sangat penting untuk melibatkan lintas sektor. FAO ECTAD Indonesia terus mendukung upaya pengendaliannya melalui pendekatan “One Health” yang mengutamakan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, khususnya pada sektor kesehatan hewan dan kesehatan manusia.

"Kami juga mengapresiasi dukungan PB PDHI dan Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia (AFKHI) dalam peningkatan kesadaran di perguruan tinggi, khususnya FKH seluruh Indonesia. Saat ini FKH Universitas Syiah Kuala adalah FKH kesembilan dari total sepuluh FKH di Indonesia yang telah berpartisipasi dalam kuliah umum sejenis”, jelasnya.

Muhammad Hambal, Dekan FKH Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) menyampaikan dukungannya dalam mengampanyekan penggunaan antibiotik yang bijak, serta kesiapannya dalam bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk Kementerian Pertanian, FAO ECTAD dan USAID. “Kami siap mendukung kegiatan ini, karena sangat penting bagi perguruan tinggi untuk terus berpartisipasi dalam berbagai upaya untuk menjawab tantangan kesehatan nasional dan global," ucapnya.

“Saat ini kami tengah giat meneliti peningkatan kasus resistensi antibiotik pada hewan dan manusia, serta mencari solusi alternatif melalui penelitian biomolekuler dengan fakultas-fakultas terkait. Kehadiran One Health Collaborating Center (OHCC) atau Pusat Kajian One Health di Unsyiah juga menginisiasi pelatihan penggunaan OH Smart Tool untuk mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait, khususnya di wilayah Aceh dan sekitarnya,” pungkasnya.

***

Narahubung Kementerian Pertanian:

Drh. Syamsul Ma’arif, MSi (Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan )

Tentang FAO Emergency Centre for Transboundary Animal Diseases (ECTAD) Indonesia

FAO ECTAD adalah pusat keadaan darurat yang didirikan pada tahun 2004 untuk membantu negara-negara anggota dalam menanggapi krisis yang disebabkan oleh penyakit hewan lintas batas. Ancaman yang terus-menerus dari Avian Influenza yang Sangat Patogenik (HPAI) terhadap kesehatan hewan dan manusia di Indonesia membawa FAO ECTAD ke Indonesia pada tahun 2006. Sejak pendiriannya, FAO ECTAD Indonesia telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah untuk mengendalikan HPAI secara berkelanjutan. FAO ECTAD hingga hari ini terus mendukung pengendalian HPAI dan penyakit zoonosis endemik lainnya seperti rabies dan anthrax, serta berfokus pada ancaman kesehatan global baru atau yang muncul kembali yang menular ke manusia dari populasi hewan, seperti Ebola, MERS-CoV dan Zika.

Narahubung:

I Gusti Ayu Sri Gayatri, Communications Officer - FAO ECTAD Indonesia

(+6285739028199; ayu.igusti@fao.org)

Tentang FAO Indonesia

Indonesia telah menjadi anggota Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-bangsa (FAO) sejak tahun 1949 dan Perwakilan FAO di Indonesia didirikan pada tahun 1979. Selama beberapa dekade, kerjasama antara FAO dan Pemerintah Indonesia telah dibangun dalam sektor pangan dan pertanian, termasuk kesehatan hewan, perikanan dan kehutanan. Hingga saat ini, lebih dari 650 proyek dan program telah dilaksanakan oleh FAO di seluruh Indonesia dengan bantuan lebih dari 1.600 ahli dan konsultan nasional maupun internasional.

Narahubung:

Siska Widyawati, Communication Specialist - FAO Representation in Indonesia

(0878 8488 5489; siska.widyawati@fao.org)




[1] Data Organisasi Kesehatan Dunia – WHO tahun 2016

Bagikan Berita ini

Berita Lainnya